Makassar – Lemkira.Com
Dua berita yang diterbitkan oleh media lemkira beberapa waktu lalu, terkait dengan 122 kepala sekolah, mendapat tanggapan dari Dinas Pendidikan Sulsel.
Tanggapan itu disampaikan oleh H Juniar, anggota timm hukum Disdik Sulsel, Senin (16/11/2026).
Menurut H Juniar, ada tiga alasan yang dilakukan untuk pemberhentian kepala sekolah berdasarkan Permendikdasmen No 7 Tahun 2025, dalam hal pergantian kepala sekolah di satuan pendidikan.
Ketiga alasan itu adalah meninggal dunia, permohonan sendiri dan diberhentikan.
“Kalau alasan meninggal dunia itu sudah jelas dan tidak ada perdebatan di alasan ini. Alasan yang kedua untuk pemberhentian adalah permohonan sendiri dan itu termasuk didalamnya adalah mengundurkan diri,” paparnya.
Sementara alasan karena diberhentikan itu merupakan opsi terakhir dan itu tidak dilakukan.
“Kami sebenarnya membantu semua teman kepsek untuk tidak menggunakan alasan ketiga. Jika mengacu kepada alasan ketiga, maka kepsek yang diberhentikan akan memiliki riwayat cacat administrasi kepegawaian dan bisa berdampak kepada data kinerja di BKN dan data lainnya,” tegasnya.
Pihaknya pun menggunakan alasan kedua yaitu permintaan sendiri dengan memasukkan surat pengunduran diri.
Dia menambahkan bahwa, ketika gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengusulkan 239 kepsek untuk dibuatkan pertek, maka ada 122 data kepsek yang belum valid menurut hasil verifikasi dari BKN.
Pihak BKN meminta agar 122 kepsek itu untuk melengkapi data pendukung dan salah satunya adalah surat pengunduran diri.
Sementara 117 berkas kepsek lainnya itu sudah lengkap dan menunggu pertek dari BKN.
Hingga saat ini akunya, sudah banyak yang masuk ke bagian hukum surat pengunduran diri dari kepsek dan diusulkan untuk dibuatkan pertek dari BKN
“Jika aturan dulu yang dipakai, maka semua kepsek bisa dihentikan tanpa ada pertek dari BKN. Saat ini regulasi sudah berubah dan setiap pengusulan pergantian kepsek harus mendapatkan pertek dari BKN,” jelasnya.
Dia pun kembali memberikan penekanan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan pemaksaan kepada kepsek, untuk memasukkan surat pengunduran diri.(*)
(Budi/PPID Disdik Sulsel)













